Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sumeksmi/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Kecelakaan Kerja, Karyawan Malah di PHK

Email Cetak PDF

Assalammu’alaikum Wr Wb, Kepada Yth, Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum di Sumeks Minggu, Bapak Adv H Ghandi Arius SH MHum.  Saya adalah karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan swasta di kota Palembang yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat rumah tangga di kota Palembang. Saya di perusahaan tersebut diposisikan di bagian marketing dan secara otomatis pekerjaan tersebut banyak dilakukan di luar kantor (lapangan).

Dalam menjalankan aktifitas itu, kami para pekerja difasilitasi kendaraan roda dua. Suatu ketika, nasib malang menimpa saya. Saya mengalami kecelakaan yang pada saat bertugas saya tidak sendirian, ditemani seorang rekan kerja yang ditempatkan di posisi yang sama seperti saya. 

Karena peristiwa tersebut, saya mengalami luka berat dan rekan saya tersebut mengalami patah kaki. Menurut dokter, rekan saya tidak dapat berjalan sampai waktu yang belum dapat dipastikan. Serta harus mendapat perawatan khusus di rumah sakit. 

Sikap perusahaan dengan adanya peristiwa kecelakaan tadi terkesan melepaskan tanggung jawab terhadap kami. Perusahaan hanya menanggung perawatan atas kami tidak lebih dari setengah atau separuh dari biaya perawatan yang ada. 

Padahal, dalam perjanjian yang pernah saya tanda tangani, apabila terjadi kecelakaan terhadap karyawannya, maka perusahaanlah yang akan menanggung sepenuhnya biaya perawatan tersebut.  Dan lebih parah lagi, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap teman saya yang mengalami cacat itu. 

Saya pernah menanyakan kepada pimpinan mengenai sikap acuh perusahaan tersebut dan oleh pimpinan saya mendapatkan keterangan kalau peristiwa yang saya alami itu bukan bagian dari kecelakaan kerja dan tidak termaksud tanggungan perusahaan. Dan karenanya, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh dengan nasib kami. 

Selain itu, perusahaan juga tidak melaporkan kecelakaan yang kami alami itu dengan Departemen Tenaga Kerja dan menurut perusahaan, mereka secara hukum tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkannya. Oleh karena itu, melalui Rubrik ini, saya dan rekan ingin menanyakan kepada Bapak tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum menentukan suatu peristiwa kecelakaan dapat disebut sebagai kecelakaan kerja atau bukan?

2. Apakah setiap kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada Departemen Tenaga Kerja?

3. Apakah bisa dibenarkan sikap perusahaan yang memutuskan secara sepihak pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada rekan saya?



Wa’alaikumussalam wr wb

Salam hormat dan saya ucapkan terimah kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan. Terhadap masalah yang Saudara tanyakan, pendapat hukum Saya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan soal kecelakaan kerja dapat dilihat di UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya pekerja. Kedua kecelakaan dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja. 

Selain itu, sebuah peristiwa semisal kecelakaan untuk dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja haruslah melalui prosedur awal disebut Analisis Kecelakaan Kerja. 

Analisis kecelakaan kerja merupakan usaha untuk mencari penyebab kecelakaan dan mencegah kecelakaan serupa. Dan juga untuk mendorong pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang lebih baik. 


2. Di Indonesia setiap kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departeman Tenaga Kerja selambatnya dua kali 24 jam setelah kecelakaan. Ada dua UU yang mewajibkan laporan itu. UU No 1 tahun 1960 tentang Keselamatan Kerja, serta UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan yang terjadi di suatu tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja. Tujuan dari kewajiban melaporkan kecelakaan kerja itu sendiri: Pertama, agar pekerja yang bersangkutan mendapatkan haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan. 

Kedua, agar dapat dilakukan penyidikan dan penelitian serta analisa untuk mencegah terulangnya lagi kecelakaan serupa. 


3. Dalam kasus Saudara sendiri dapat diartikan peristiwa kecelakaan lalu lintas itu masuk kategiri kecelakaan kerja. Karena saat itu, Saudara sedang menjalankan tugas kerja yang merupakan bagian dari pekerjaan Anda. Dan karenanya Saudara Ridwan berhak untuk mendapatkan tunjangan atau jaminan atas peristiwa tersebut. 

Sedangkan dalam masalah rekan Anda tersebut bisa saya katakan bahwa pengusaha/perusahaan tidak dapat memberikan PHK karena seorang buruh/pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter dalam jangka waktu penyembunhannya belum dapat dipastikan. 

PHK dilakukan dengan alasan seperti ini secara praktis batal secara hukum. Dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh bersangkutan. Penetapan sebagai dimaksud alam pasal 153 UU No 13 tahn 2003 mengenai Tenaga Kerjaan.

Demikianlah saran-saran ataupun pendapat hukum yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu Saudara. 


Written by: samuji Selasa, 06 Desember 2011 12:49 LAST_UPDATED2
 
ROMA, Ketakutan akan muncul bentrok suporter, bakal mewarnai final Coppa Italia antara AS Roma dan Lazio pada Minggu (26/5) ...
MONAKO, Tim Mercedes sukses mengamankan posisi pole position di tiga seri balap F1 terakhir. Menjelang GP Monako, Fernando A...
Palace Dilarang Tampil di Wembley LONDON, Crystal Palace akan menghadapi Watford pada laga final play-off promosi ke Premier...
Harusnya Pilih Chelsea Setelah berbulan-bulan dihinggapi spekulasi, Atletico Madrid akhirnya merestui Radamel Falcao untuk pe...