• Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara,
• Pertahanan Negara,
• Sekretaris Militer Presiden,
• Intelijen Negara,
• Sandi Negara,
• Lembaga Ketahanan Nasional,
• Dewan Pertahanan Nasional,
• Search and Rescue (SAR) Nasional,
• Narkotika Nasional, dan
• Mahkamah Agung.

(3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen tersebut.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

(5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.