“Panglima TNI: Anggota TNI Aktif yang Menjabat di Kementerian Harus Mundur atau Pensiun Dini”!

POLITIK – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa setiap prajurit TNI aktif yang menduduki posisi di kementerian atau lembaga pemerintahan harus segera mengundurkan diri atau pensiun dini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI.

Menurut Agus, “Bagi anggota TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain, mereka wajib pensiun dini atau mundur dari dinas aktif, sesuai dengan pasal 47 dalam undang-undang tersebut,” kata Agus saat memberikan keterangan di STIK, Jakarta, pada Senin (10/3).

Pernyataan ini juga menanggapi isu mengenai jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, yang selama ini menjadi topik perbincangan hangat terkait RUU TNI.

Beberapa kalangan khawatir bahwa hal tersebut bisa berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang pernah menjadi sorotan.

Namun, hingga saat ini, RUU TNI masih dalam tahap pembahasan di Komisi I DPR, sehingga peraturan yang masih berlaku tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Saat ini, sejumlah anggota TNI aktif diketahui masih memegang posisi penting di kementerian dan lembaga sipil lainnya. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Isi Pasal 47 dalam UU TNI yang Ditekankan: (Pasal 47 dijelaskan atau dapat dilanjutkan sesuai dengan isi yang relevan)

Pasal 47

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi: