HANKAM – Mutasi perwira tinggi TNI harusnya menjadi keputusan strategis demi kebutuhan organisasi, bukan ajang tarik-menarik kepentingan.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi kisruh mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang belakangan dibatalkan.
“Mutasi perwira aktif semestinya murni berdasarkan kebutuhan strategis TNI, bukan karena tekanan dari luar atau permintaan personal.
Ini preseden buruk bagi netralitas dan profesionalitas militer,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (3/5).
Sebelumnya, Letjen Kunto sempat dirotasi dari jabatan Pangkogabwilhan I ke posisi staf khusus Kepala Staf TNI AD.
Namun keputusan itu dibatalkan hanya dalam beberapa hari melalui surat keputusan baru.
Hasanuddin menyoroti dinamika tersebut sebagai tanda bahwa TNI terlalu mudah terombang-ambing oleh manuver politik.
“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan gejolak mutasi ini dengan spekulasi publik yang menyebut pernyataan Wapres ke-6 Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti sebagai faktor pemicu.(*)
