“Jika tidak mampu bekerja sama dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, maka perlu dipertanyakan kapasitas dan komitmen mereka dalam menjalankan amanah jabatan,” tegasnya.
Pansus I menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pembahasan LKPJ bukan semata-mata formalitas, melainkan merupakan instrumen penting untuk mengontrol kinerja pemerintahan dan memastikan program kerja berjalan sesuai visi dan misi daerah.
Laporan tersebut diakhiri dengan sejumlah rekomendasi penting dari Pansus I, termasuk penguatan koordinasi antara legislatif dan perangkat daerah, serta perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap aparatur kecamatan agar tetap berada dalam koridor pelayanan publik yang maksimal,” tutupnya. (hus)
