APBD 2026 harus mengakomodasi visi dan misi kepala daerah, serta melanjutkan program-program yang sudah berjalan.

Menghadapi tantangan defisit anggaran, OPD diminta lebih hati-hati dalam mengelola fiskal.
“Tidak boleh ada satu rupiah pun meleset dari rencana. Semua harus sesuai skala prioritas,” tegasnya.

Kepala perangkat daerah harus membangun komunikasi dan jejaring dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun sektor swasta.

“Silakan ketuk pintu, kulo nuwun. Siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat OKI. Kuncinya komunikasi dan sinkronisasi,” ujarnya.

Program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi.

Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas jika tidak sesuai prioritas.