Wahyu Sanjaya: Ajak Pemda Perkuat Komunikasi Lintas Sektor

SUMEKSMINGGU.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Dapil II Sumatera Selatan yang membidangi keuangan, H. Wahyu Sanjaya, SE., MM., mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat komunikasi lintas sektor serta menjalin koordinasi yang berkelanjutan.

“Kita harus membuka ruang komunikasi yang lebih luas, baik melalui jalur formal maupun informal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tertunda hanya karena kurangnya koordinasi antar lembaga,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (8/4).

Kunjungan Wahyu disambut langsung oleh Bupati OKI H. Muchendi, Wakil Bupati Supriyanto, Sekda, serta para kepala OPD terkait lainnya.

Wahyu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi antara DPR RI dan Pemkab OKI dalam merumuskan kebijakan serta solusi tepat demi kemajuan pembangunan daerah.

“Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan dapat diatasi secara efisien dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah, termasuk bagaimana Pemkab OKI bisa tetap membangun di tengah keterbatasan fiskal.

Wahyu turut menyoroti kendala penyaluran dana dari pusat serta pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi tantangan banyak daerah, termasuk Kabupaten OKI.

“Saya akan terus memperjuangkan alokasi yang adil, agar daerah seperti OKI, yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur mendesak, tidak tertinggal dari daerah lain.

Saya akan bantu semaksimal mungkin agar kebutuhan daerah ini tersampaikan ke pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati OKI H. Muchendi menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab OKI dan pemerintah pusat, khususnya DPR RI, untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

Menurut Muchendi, Pemkab OKI telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional, terutama dalam efisiensi anggaran berdasarkan arahan Presiden.

“Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial kini kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di OKI banyak yang rusak, yang berdampak langsung pada aktivitas warga.

Karena itu, Muchendi berharap komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, khususnya DPR RI, dapat mempercepat realisasi solusi pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur melalui skema pendanaan baik dari pusat maupun daerah. (hus)